Qanun berbasis Gampong

Peugoet Kembali Nanggroe Dengan Qanun Berbasis Gampong

Foto : Sikap  Kepedulian  warga terhadap carut-marut dunia

QANUN GAMPONG merupakan win win solution atas semua permasalahan sosial kemasyarakatan yang dapat mengakomodir  segala  aspek  kehidupan  dalam Gampong di seluruh wilayah hukum Aceh. Untuk membuat kesepatan  ini tidak lah  memakan  banyak waktu  juga menghemat biaya  atau tidak menguras uang  negara seperti yang dilakonkan para wakil  rakyat dan  pejabat eksekutif  di gedung DPRA/K  maupun di hotel  - hotel berbintang. Hanya dengan  membangun kembali  semangat gotong royong  & kebersamaan  maka cita-cita PEUGOET KEMBALI NANGGROE Insyaallah akan terealisasi.

Tata laksananyapun sangat simple hanya butuh kesadaran & kepedulian sosial warga Gampong yang di pelopori oleh Tgk Imum, Tuha Peut,Geuchik & tokoh kepemudaan. Sering sekali  Kita mendengar keluh kesah masyarakat baik itu terkait dengan  kenakalan remaja, masalah keagamaan, masalah warga pendatang (ureung tamoeng), hilang budaya gotong royong, kebiasaan pada acara udep-matee & masih banyak permasalahan lainnya, pada dasarnya masyarakat sangat cemas terhadap kondisi yang sedang terjadi saat ini namun mereka tidak bisa berbuat banyak hanya bisa memendam rasa, namun terlihat kecemasan dan ke kecewaan dirawat wajah mereka.

Alkisah pada suatu malam saat rapat umum di meunasah seorang tokoh pemuda Gampong MB setelah mendengarkankan curhatan warga yang mengiris hati menyayat jiwa tentang mundurnya kehidupan sosial masyarakat ke era jahiliyahan pemuda itu menyarankan / mendesak dan merekomendasikan perangkat desa untuk segera membuat Qanun Gampong yang berlandaskan kesepakatan bersama. Saat itu Yang Mulia Di Pertuan Agung Teungku Geuchiek mengiyakan rencana pembuatan Qanun tersebut dan diikuti oleh anggukan peserta rapat seisi meunasah.

Sampai detik ini Rancangan Qanun itu tak pernah direalisasikan, ternyata para tokoh masyarakat tersebut hanya "geudeungoe na geupengoe tan, anggok jeut pubuet han". Berdasarkan keluhan keluhan tersebut beberapa tahun terakhir ini penulis melakukan observasi juga wawancara untuk medapatkan gambaran  punca permasalahan, mencoba mencari titik temu dan solusi atas hambatan / kendala dan permasalahan sosial masyarakat di lingkungan domisili. Dengan analisa yg mendalam sehingga saya pribadi berkesimpulan;

      Permasalahan dalam wilayah kekuasaan geuchik semakin bertambah dan menjadi jadi,

      Masyarakat galau terhadap setiap problem sosial yang terjadi dalam lingkungan gampong, namun mereka tidak berdaya mencegah dan memperbaikinya,

      Para Tokoh Masyarakat tidak mau ambil pusing atau tidak mau mengambil risiko juga menghindari konflik horizontal maupun vertikal atas kebijakan walau itu untuk kemaslahatan warga dan ketentraman lingkungan.

      Satu dua tokoh masyarakat dan warga yang respect terhadap permasalahan yang sedang berkembang menjadi apatis bersikap mas bodo dikarenakan sikap pembiaran oleh para tokoh masyarakat.

Nah untuk tercapai dan suksesnya pembuatan Qanun Desa harus ada (tdk bisa tidak) seorang pemimpin desa ( geuchik) yg tegas,lugas, kreadible dan juga memiliki sifat simpatik & empeti plus didukung oleh perangkat desa lainnya juga warga secara maksimal. Sehingga akan menghasilkan suatu peraturan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang sesuai dengan Agama, Adat kebiasaan ataupun kulture masyarakat di Gampong (Desa) tersebut. Sehingga lahirlah suatu peraturan Gampong  "Dari Kita Untuk Kita".